Jakarta – Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP), Kamis (12/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, Undiksha memaparkan sejumlah kebijakan dan inovasi untuk memperkuat tata kelola serta kualitas pelayanan informasi publik.
Undiksha diwakili Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Prof. Dr. Drs. I Ketut Sudiana, M.Kes yang juga menjabat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Hubungan Masyarakat. Di hadapan tiga panelis, Sudiana menjelaskan komitmen Undiksha dalam menghadirkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban badan publik, tetapi juga sebagai upaya memastikan masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas dan bermanfaat. Karena itu, Undiksha terus melakukan pengembangan kebijakan dan inovasi untuk meningkatkan akses serta efektivitas pelayanan informasi.
Pada 2026, Undiksha menghadirkan dua inovasi utama, yakni Ganesha Virtual Assistant (Shavira) dan pembentukan Tim Manajemen Isu. Shavira dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi secara lebih cepat dan praktis. Sementara itu, Tim Manajemen Isu bertugas mengidentifikasi, memantau, menganalisis, dan merespons isu yang berkembang agar pengelolaan informasi dan komunikasi publik berjalan secara terkoordinasi.
“Undiksha berkomitmen agar keterbukaan informasi tidak hanya sebatas menyediakan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mampu memberikan manfaat dan dampak nyata. Untuk itu, inovasi dan penguatan tata kelola terus kami lakukan,” ungkap Sudiana.
Dalam sesi klarifikasi, Sudiana juga menjelaskan kolaborasi Undiksha dengan sejumlah pemangku kepentingan eksternal dalam mendukung keterbukaan informasi. Kolaborasi tersebut melibatkan Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali), tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan insan pers.
Sinergi dengan KI Bali dilakukan melalui koordinasi dan penguatan pemahaman mengenai implementasi keterbukaan informasi. Sementara itu, pelibatan tokoh masyarakat dan LSM menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi serta masukan publik. Kolaborasi dengan pers juga diperkuat untuk mendukung penyebarluasan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah diakses masyarakat.
Menurut Sudiana, dukungan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi yang partisipatif. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki ruang untuk memberikan masukan dan turut mengawal kualitas pelayanan publik.
Sudiana turut mengimbau masyarakat agar memanfaatkan laman resmi PPID Undiksha untuk memperoleh berbagai informasi sekaligus berpartisipasi memberikan saran dan masukan bagi pengembangan institusi.
Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Undiksha dalam mengemban amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi tidak hanya bertujuan memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi, tetapi juga menjadi wujud kontribusi Undiksha dalam membangun literasi informasi menuju terbentuknya budaya informasi di tengah masyarakat.
Keikutsertaan dalam Uji Publik KIP 2026 menjadi bagian dari upaya Undiksha untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat implementasi keterbukaan informasi. Melalui inovasi, penguatan tata kelola, dan kolaborasi multipihak, Undiksha terus mendorong layanan informasi publik yang semakin responsif, transparan, dan berdampak bagi masyarakat. (hms)